Pajak Jasa Kontruksi dan Contoh Perhitungannya

Sebelum jauh mengenal tentang pajak atas jasa kontruksi dari tarif, dasar hukum sampai pada perhitungannya, lebih dulu kita mengenal pengertian dan klasifikasi jasa kontruksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 mengenai Pajak penghasilan sehingga ada alur dalam memahami pajak jasa kontruksi dan tidak ada pertanyaan tentang mana jenis kontruksi yang kalian kerjakan.

Pajak Jasa Kontruksi

Berdasarkan UU PPh, Jasa kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masingmasing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Jasa kontruksi terbagi dalam 3 kelompok, yakni Layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi.

Klasifikasi Jasa kontruksi :
  1. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
  2. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).
  3. Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
Unsur Jasa Kontruksi

Dalam pelaksanaan jasa kontruksi, ada tiga hal perlu anda ketahui, yakni pengguna jasa, penyedia jasa dan nilai kontrak jasa kontruksi atau perjanjian.Masing masing bisa anda baca secara jelas maksudnya dibawah ini :
  1. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
  2. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya;
  3. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan
Dasar Pengenaan Pajak Atas  Jasa Kontruksi

Ketentuan PPh Final Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh dan PP Nomor 51 Tahun 2008 dan PP Nomor 40 Tahun 2009, hanya diterapkan bila pemberi jasa (pengusaha jasa konstruksi) telah mengantongi izin usaha atau sertifikasi jasa konstruksi dari lembaga berwenang. Jika izin atau sertifikat (SBU) itu masih berlaku, tarif yang diterapkan adalah:

Klasifikasi Usaha:
  • 2% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha yang berkualifikasi kecil;
  • 3% untuk jasa pelaksanaan konstruksi oleh pengusaha yang berkualifikasi menengah atau besar;
  • 4% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan (berlaku baik kualifikasinya kecil, menengah atau besar)
Sementara jika sertifikasi (SBU) sudah tidak berlaku, misalnya karena pengusaha alpa atau lalai untuk melakukan registrasi ulang atau lupa memperpanjang SBU-nya, tarif PPh Final yang diterapkan adalah:

Tidak memiliki Klasifikasi usaha:
  • 4% untuk jasa pelaksanaan konstruksi;
  • 6% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan.
Apabila ternyata pengusaha jasa konstruksi tidak memiliki izin atau sertifikasi dari lembaga berwenang, maka pengenaan PPh-nya bukanlah PPh Final seperti di atas melainkan PPh Pasal 23, jika pengusaha jasa konstruksi berbentuk badan (perusahaan); atau PPh Pasal 21 jika pengusaha jasa konstruksi berstatus individu (Wajib Pajak orang pribadi).

Contoh Perhitungan

PT Lengob Abadi merupakan perusahaan yang mempunyai Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Bidang Sipil Sub Bidang Bangunan-bangunan non perumahan lainnya dengan kualifikasi besar gred 3.

PT Bumen Jaya Sentosa pada tahun 2016 ditunjuk oleh PT Daplun Inc untuk membangun gedung baru yang akan digunakan sebagai unit produksi dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.000.000.000,00. Belum termasuk PPN.

PT Lengob Abadi menerima uang muka kontrak pada saat dimulai pembangunan yaitu pada tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp 1.000.000.000,00.

Tahap pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tingkat penyelesaian, yaitu:

  • Tahap pertama sebesar Rp1.000.000.000,00 setelah pekerjaan selesai 25%;
  • Tahap kedua sebesar Rp1.000.000.000,00 setelah pekerjaan selesai 50%;
  • Tahap ketiga sebesar Rp1.000.000.000,00 setelah pekerjaan selesai 75%;
  • Tahap terakhir Rp 1.000.000.000,00 (100%) diberikan setelah pekerjaan dan masa pemeliharaan selesai.
Pembangunan bangunan ubit produksi harus diselesaikan oleh PT Lengob Abadi paling lama tanggal 30 Desember 2016 dengan masa pemeliharaan selama 6 bulan.

Bagaimana kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh yang dilakukan oleh Daplun Inc terkait pembayaran:

uang muka kontrak; dan
termin pertama apabila dilakukan pada tanggal 30 Desember 2016?

JAWAB:
Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai PPh yang bersifat final, karena memiliki SBU. Tarif yang dibebankan sebesar 2% karena termasuk dalam kategori kecil. D
Tarif PPh atas penghasilan dari pelaksanaan konstruksi:

Pembayaran uang muka kontrak:

Besarnya pemotongan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari jasa konstruksi adalah sebesar:
2% x Rp 1.000.000.000,00 = Rp 20.000.000,00.

Tata Cara Pemotongan
  1. Bila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka dan termin. Dalam kasus ini,Pengguna jasa adalah bentuk usaha tetap, jadi pajak dipotong saat pembayaran muka oleh pengguna jasa.
  2. Bila pengguna jasa adalah selain huruf 1, disetor sendiri oleh penerima penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin.

Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan
  1. Dalam hal Pajak Penghasilan yang terutang melalui pemotongan, maka Pembayaran atau penyetoran pajak disetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir;
  2. Dalam hal Pajak Penghasilan terutang harus disetor sendiri oleh yang penyedia jasa, maka wajib menyetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa masa pajak berakhir;
  3. Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan pemotongan dan atau penyetoran pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayan Pajak atau KP2KP, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  4. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Demikian penjelasan mengenai pajak jasa kontruksi berdasarkan undang undang berlaku saat in, sekian, semoga bermanfaat.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Pajak Jasa Kontruksi dan Contoh Perhitungannya"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel