Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Contohnya

Objek Pajak adalah semua hal yang dikenakan pajak, baik dalam bentuk barang, jasa, tanah bangunan dan penghasilan. Setiap jenis objek pajak diatur dalam peraturan perpajakan, seperti undang undang no 42. 29 yang mengatur pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta penjualan barang mewah. Dalam peraturan tersebut mengatur barang dan jasa apa saja yang dikenakan pajak PPn dan yang tidak dikenakan PPn.
Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Contohnya

Secara garis besar, objek Pertambahan nilai dibedakan menjadi dua, yakni barang yang dikenakan PPn dan Jasa yang dikenakan PPn, namun dalam pasal 4 UU no. 42 2009 mengkategorikan objek pajak dalam beberapa kategori berdasarkan kriteria tertentu, yaitu :
  1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
    Contoh :
    • penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
    • pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing)
    • penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
  2. Impor Barang Kena Pajak
    Contoh : Import barang baju, gadget dll, Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
    Contoh : Jasa yang dikenakan pajak dan masih didaerah pabean. Misal anda menggunakan Jasa Perusahaan A untuk Anda dan masih diwilayah Indonesia (Daerah pabean)
  4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
    Contoh:
    • Penggunaanhak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial, atau hak serupa lainnya.
  5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
    Contoh :
    Pengusaha Kena Pajak Di Jakarta memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha B yang berkedudukan di Amerika. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai.
  6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
    contoh : Ekspor barang baju, gadget dll, Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
    Contoh :
    Penggunaanhak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial, atau hak serupa lainnya yang digunakan diluar daerah pabean.
  8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
    Contoh: Jasa kontruksi Indonesia dipakai oleh malaysia, disitu kena PPn.
  Adapun Jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPn, yakni :
  1. barang hasil pertambangan
  2. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
  3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
  4. uang, emas batangan, dan surat berharga
  5. jasa pelayanan kesehatan medis
  6. jasa pelayanan sosial
  7. jasa pengiriman surat dengan perangko
  8. jasa keuangan
  9. jasa asuransi;
  10. jasa keagamaan;
  11. jasa pendidikan;
  12. jasa kesenian dan hiburan;
  13.  jasa tenaga kerja
  14. jasa perhotelan
  15. jasa penyediaan tempat parkir
Tarif yang digunakan pada setiap objek PPn berbeda beda, tarifk dikelompokan menjadi 3 yakni :
  1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
  2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
    a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
    b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
    c. ekspor Jasa Kena Pajak.
  3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan
  4. paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah 
Yaitulah daftar objek PPn menurut UUno 42 tahun 2009, selama belum ada perubahan aturan ini masih berlaku. Sekian, semoga bermanfaat.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Contohnya"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel