Jenis dan Tarif Pajak Jual beli Online ( E-Commerce)

Bisnis online yang beberapa tahun menjamur dimasyarakat kini mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah, khususnya pajak jual beli online. Pemerintah sangat serius mensoroti para pelaku e commerce baik online shop kecil, market place dan perusahaan yang berbasis di Internet seperti Facebook, Google, Yahoo Amazone dll karena penghasilan besar dan belum sama sekali dikenai pajak. Tak ayal, dari 2016 pemerintah memojokan kedua raksasa online google dan facebook untuk membayar pajak karena nilainya sangat besar.
PajakJual beli online

Pemerintah menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dan transaksi perdagangan dan/atau jasa lainnya. Berdasarkan proses bisnis dan revenue model, maka transaksi e-commerce terbagi atas empat model bisnis e-commerce, yaitu online marketplace, classified ads, daily deals dan online retail. Peraturan ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce dan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV.



Berikut adalah jenis pajak jual beli online yang harus anda perhatikan :

PPh (Pajak Penghasilan)

Dalam Peraturan Dirjen Pajak No PER-32/PJ/2010 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (“Perdirjen pajak 32/2010”), pengusaha perorangan melalui media internet (online) wajib membayar pajak penghasilan sesuai aturan. Meskipun tidak memiliki tempat usaha secara fisik, kewajiban membayar PPh ini tetap mengikat bagi mereka.

PPh dibebankan dari penjualan barang dan/atau penyediaan jasa yang dilakukan secara online. Untuk online retail dikenakan PPh bersifat final, yakni tarif PPh Pasal 17 diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihitung dari:
  1. Penghasilan bruto dari penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); atau
  2. Penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang PPh dan untuk Wajib Pajak orang pribadi dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Baca : Cara Menghitung PPh 

PPn (Pajak Pertambahan Nilai)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan penanggung pajak (konsumen akhir). Prinsip dasarnya adalah suatu pajak yang harus dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sebenarnya Pengusaha kecil dibebaskan dari kewajiban mengenakan/memungut PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali apabila Pengusaha Kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Undang-undang PPN & PPnBM berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut. Kewajiban untuk menjadi PKP ini baru muncul ketika pengusaha online memiliki penerimaan bruto melebihi Rp 600 juta/tahun.

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Dasar No.42 tahun 2009 pasal 7 :
  1. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) adalah 10% (sepuluh persen).
  2. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
    1. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
    2. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
    3. Ekspor Jasa Kena Pajak
  3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.
Demikianlah jenis pajak online yang dikenakan bagi para pengusaha online baik kecil maupun besar. Jika sudah paham pajak pajak ini, segera terapkan, karena ada sanksi jika tidak diterapkan padahal usaha sudah memenuhi kewajiban pajak tersebut.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Jenis dan Tarif Pajak Jual beli Online ( E-Commerce) "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel