Contoh Soal PPh Pasal 23 dan Pembahasannya

Semua orang wajib pajak atas transasksi atau objek tertentu yang diatur oleh pasal pajak tertentu. Salah satu objek pajak yang umum dikenakan pajak adalah penghasilan. Penghasilan diatur oleh beberapa pasal pajak, namunn yang sering ditanyakan adalah pasal pajak PPh 23 yang mengatur penghasilan yang bersumber dari pembagian, sewa penyerahan jasa dan penyelenggaraan.

Contoh soal dan pembahasannya
Secara resmi, Pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Setiap pemberlakuan pajak ada yang namanya pemotong dan penerima pajak, di PPh pasal  23 pun demikian.

Pemotong Pajak PPh 23
  1. Badan Pemerintah
  2. Subjek Pajak badan dalam negeri
  3. Penyelenggara kegiatan
  4. Bentuk Usaha Tetap
  5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya.
  6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan  Pajak sebagai Pemotong PPh
    1. (Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas)
    2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuanatas pembayaran berupa sewa.
Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23

Melihat Definisi pada poin 1 diatas, maka Wajib Pajak PPh pasal 23 adalah :

 1. Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan)
 2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Hak dan Kewajiban Pemotong PPh 23 :
  1. Memotong PPh pasal 23 yang terutang sesuai ketentuan yang berlaku,
  2. Menyetorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong ke Kas Negara (paling lambat tgl 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir),
  3. Membuat bukti potong PPh Pasal 23,
  4. Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 (paling lambat tgl 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir),
  5. Menyerahkan bukti potong PPh Pasal 23 kepada penerima penghasilan (pihak yang dipotong PPh pasal 23), 
Hak dan Kewajiban Penerima penghasilan yang dipotong PPh 23 :
  1. Meminta bukti potong PPh pasal 23 kepada pemotong pajak,
  2. Mengkreditkan PPh pasal 23 yang telah dipotong dan melaporkannya dalam SPT Tahunan sesuai dengan tahun pajak dilakukannya pemotongan

Penghasilan Yang dikenakan Pajak PPh 23
Mengacu kepada pengertian pasal PPh 23, bahwa pasal ini mengkategorikan penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 divawah ini :
  1.  Deviden
  2. Bunga termasuk premium, dikonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
  3. Royalti
  4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan yaitu penghasilan yang diteriama atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan
  5.  Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
  6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.
  7. Jenis Jasa lain yang dikenakan pajak PPh 23 ( Baca selengkapnya : Jasa Jasa yang dikenakan Pajak PPh pasal 23)
Tarif dan jenis penghasilan yang merupakan obyek PPh Pasal 23

Tarif sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dikenakan atas penghasilan berupa :
  1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh;
  2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh;
  3. royalti;
  4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
Tarif sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto dikenakan atas penghasilan berupa :
  1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
  2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Baca selengkapnya mengenai : Tarif PPh Pasal 23 Terbaru

Note ! Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif tersebut di atas. Contoh jika anda dikenakan biaya royalti 15%, tetapi tidak punya NPWP PPh 23 nya jadi 30%. Tentu itu sangat merugikan anda, Jadi buatlah NPWP. Karena buat NPWP itu GRATIS!

Prosedur Terutang, Penyetoran dan Pelaporan :
  1. Pajak penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannnya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
  2. Pajak penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
  3. Pemotong PPh Pasal 23 di wajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  4. Pemotongan PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotong kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
Contoh Perhitungan PPH 23 dan Pembahasannya


PT Andika Feed merupakan perusahaan Pakan ternak. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2016, beralamat di Jl. Janda Cantik No. 03, Jakarta Pusat. NPWP: 01.444.666.xxxxxx. Pada bulan Januari 2017, Pembayaran honorarium dan imbalan lain sehubungan dengan PPh pasal 23 adalah sebagai berikut:
  1. Menyewa mobil box yang beralamat di Jl. Raya No. 20, NPWP: 01.222.565.0.888.000; untuk mengangkut obat obatan. Nilai kontrak Rp 3.000.000
  2. Membayar biaya penyimpanan surat saham di PT Japfa sebesar Rp 2.000.000
  3. Membayar royalti kepada beberapa pemegang hak paten produk, antara lain lee Hun sebesar 5.000.000
  4. Membayar jasa perbaikan mesin produksi yang telah rusak sebesar Rp 15.000.000 kepada PT Man Setel yang beralamat di Jl. Raya Anu no. 1. NPWP: 01.444.777.xxxx 
  5. Membayar sewa mesin produksi selama 3 bulan, karena mesin yang dimiliki rusak dan sedang diperbaiki, kepada PT Chiel Jedang yang beralamat di Jl. Raya Nganu No. 2. NPWP: 01.111.xxxxx sebesar Rp 8.000.000

Jawaban :

  1. PPh 23 = 2% x jumlah bruto = 2% x Rp 3.000.000 = Rp 60.000 
  2. Sesuai dengan Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, biaya penyimpanan surat saham dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 
  3. Royalti dikenakan PPh 23 dengan tarif sebesar 15% dari jumlah bruto: PPh 23 = 4% x Rp 5.000.000 = Rp 200.000. Dalam Hal ini lee hun dikenakan 4% atau dua kali lipat dari tarif normal 2% karena tidak memiliki NPWP 
  4. PPh 23 = 2% x Rp 15.000.000 = Rp 300.000  
  5. PPh 23 =  2% x 8.000.000 = Rp 160.000
Untuk melihat soal contoh lainnya, silakan buka artikel dibawah ini :

Contoh soal dan Perhitungan PPh Pasal 23 atas Dividen

Sekiranya demikian mengenai pembahasan pph pasal 23 beserta contoh soal dan perhitunganyang bisa menjadi refrensi dalam membayar pajak atau sekedar untuk wawasan. Thanks.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Contoh Soal PPh Pasal 23 dan Pembahasannya"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel